Permasalahan blankspot ini menurut Ilyas menjadi hal yang penting, mengingat program Presiden RI yang bertujuan membangun Indonesia dari desa ke kota. “Bagaimana informasi pemerintah mau cepat sampai hingga ke desa, jika komunikasi terkendala karena blankspot. Proses pembelajaran siswa juga terkendala karena hal ini, padahal proses pembelajaran sekarang semua sudah melalui internet,” kata Ilyas.
Ilyas juga menyampaikan harapannya kepada anggota DPR RI komisi I yang juga secara tugas membidangi urusan Komunikasi dan informasi untuk ikut menyuarakan bahaya dari judi online. Sebab, judi online akan berdampak buruk terhadap aspek finansial, sosial, psikis, kesehatan, akademik, keagamaan dan kepribadian pelakunya.
“Memang penuntasan masalah judi online ini akan sangat bergantung pada bagaimana kita menyikapinya. Yang bisa menghentikannya adalah diri kita sendiri, namun perlu dukungan dari Komdigi selain mentakedown situs- situsnya juga tak kalah pentingnya memblokir marketnya, ujar Ilyas.
Masih menurut Ilyas, sudah banyak situs judi online yang sudah diblokir Pemerintah bahkan di takedown, Namun faktanya situs judi online masih saja terus bertambah dan memenuhi ruang daring masyarakat. Oleh karenanya, Ilyas berharap melalui DPR RI Komisi I agar Komdigi juga memblokir marketnya.
Selain itu, Ilyas juga menyampaikan permasalahan terkait infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang membutuhkan support dari pusat. Begitu juga dengan dukungan pusat untuk satu data Indonesia dan bantuan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat disalurkan kepada kabupaten/kota di Sumut. “Harapan kami kendala yang ada di Sumut ini bisa diperjuangkan di tingkat pusat,” harap Ilyas.
