Selain perkara tersebut, sengketa informasi juga terjadi di Desa Singengu Julu, Kecamatan Kotanopan. Pemerintah desa setempat diwajibkan menyerahkan dokumen APBDes, Perubahan APBDes 2024, serta Surat Pertanggungjawaban Tahun 2024.
Namun hingga pengajuan eksekusi dilakukan ke PTUN Medan, dokumen dari Desa Singengu Julu juga belum diserahkan. Hal ini memperkuat dugaan adanya ketidak patuhan terhadap putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.
Amarullah menegaskan seluruh tahapan sengketa telah ditempuh sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dilaksanakan oleh badan publik,” tegasnya.
Pengajuan eksekusi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Ia juga meminta pengadilan membuka ruang langkah paksa apabila kewajiban tetap diabaikan oleh pihak terkait.
Masuknya dua perkara desa sekaligus ke PTUN Medan menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola transparansi di Mandailing Natal. Warga menilai fenomena ini bukan kasus tunggal, melainkan cerminan persoalan yang lebih luas di tingkat desa.
Masyarakat yang mengawal proses ini berkomitmen terus memantau hingga tuntas. Mereka menilai keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
(Magrifatulloh).
