Berdasarkan dokumen Besluit (Keputusan Gubernur Jenderal), Belanda sengaja menghapus gelar-gelar tinggi di wilayah strategis untuk:
1.Memutus Legitimasi: Menghapus ingatan rakyat bahwa Panolan pernah menjadi pusat kekuasaan yang setara dengan kabupaten besar lainnya.
2.Efisiensi Birokrasi: Menjadikan Panolan sebagai onderdistrict (kecamatan) di bawah Cepu atau Blora agar lebih mudah diawasi oleh Controleur (Pejabat Belanda).
Selanjutnya pada masa ini, struktur birokrasi disusun sangat rapi untuk memastikan kontrol:
Dalam dokumen Belanda, urutan birokrasinya adalah sebagai berikut:
1.Resident (Pejabat Belanda): Berkedudukan di Rembang.
2.Assistent-Resident (Pejabat Belanda): Berkedudukan di Blora.
3.Regent (Bupati): R.T. Tjokronegoro (Bupati Blora yang menjabat saat itu).
4.Wedono: Kepala Distrik Panolan.
5.Asistent-Wedono: Kepala wilayah Ploentoeran (wilayah yang sekarang menjadi pusat kota Cepu).
III. Ploentoeran: Munculnya Birokrasi “Prijai” Baru
Seiring hilangnya status Kadipaten, pusat kendali bergeser ke Ploentoeran. Dalam catatan Almanak dan daftar pejabat pribumi (Inlandsch Bestuur), nama Ploentoeran sendiri sebenarnya diambil dari nama seorang tokoh atau penguasa lokal yang sangat berpengaruh di wilayah tersebut, yakni Ngabehi Ploentoer (Asisten Wedono/Wedono Awal)
- Nama ini kemudian diabadikan menjadi nama Distrik/Onderdistrict.
- Perannya sangat penting dalam membantu transisi logistik kayu jati untuk kepentingan ekspor Belanda ke Eropa.
“Apakah nama Ploentoeran sudah ada jauh sebelum Mas Ngabehi Ploentoer lahir, atau orang tuanya menamainya dengan tempat kelahiran nya? Sebuah pertanyaan yang menggelitik”.
