B. PENGISIAN KEKOSONGAN KEPALA DAERAH YANG MASA JABATANNYA TELAH BERAKHIR.

Mengenai pengisian kekosongan kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir diatur dengan jelas di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

UU 10 Tahun 2016
Pasal 201 ayat (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Pasal 201 ayat (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 201 ayat (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Berdasarkan usulan Gubernur Jawa Barat Menteri Dalam Negeri mengangkat dan menetapkan Dani Ramdan sebagai Penjabat Bupati Bekasi, sebagaimana diatur di Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.