Namun begitu, lanjut Kepala BSSN, pada satu sisi kondisi ini juga memberikan suatu potensi kerentanan yang sangat luar biasa. “Di dalam ruang yang minim regulasi ini terdapat kerentanan yang akan kita hadapi. Berbagai fenomena dunia internasional sudah bisa kita bayangkan bahwa di dalam situasi yang sangat terhubung ini apabila terjadi serangan pada infrastruktur informasi yang bersifat vital dapat menimbulkan dampak yang luar biasa,” urainya.
Selama tahun 2020 sampai 2025 ada lebih dari 4 miliar anomali traffic di Indonesia yang terpantau BSSN. “Bahkan ada studi menemukan lebih dari 25 miliar anomali traffic di Indonesia. Anomali trafik di internet adalah suatu keadaan yang tidak normal atau menyimpang dari perilaku di ruang siber,” ungkapannya.
Ia juga menambahkan, keamanan siber adalah merupakan suatu jaringan yang besar dan masing-masing simpul berdiri sendiri. “Ketahanan siber bersifat semesta artinya melibatkan pemerintah, penyelenggara negara, dan di situ ada akademisi, peran swasta, industry, dan komunitas dalam suatu semangat kolaboratif dan sinergis,” imbuhnya.
Kepala BSSN juga sempat menyinggung soal Penguatan Regulasi Kamsiber yaitu Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang saat ini sedang pembahasan di Internal Pemerintah, karena menurutnya pengesahan RUU KKS merupakan amanat dari Prolegnas Prioritas 2025.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan pula perpanjangan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara BSSN dan LKPP tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., Kepala BSSN, dan Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., Kepala LKPP.
