Berita  

Tata kelola TPA BURANGKENG tidak mengacu pada Undang-undang Persampahan.

Tata kelola TPA BURANGKENG tidak mengacu pada Undang-undang Persampahan.

Minggu, 2 Juni 2024 – Media Patriot Indonesia
Carut-marutnya tata kelola TPA BURANGKENG saat ini menjadi perhatian serius Carsa Hamdani sebagai warga setempat dan ketua KAWALI DPW Jawa Barat, Edvin Gunawan yang aktif memonitoring TPA tersebut.

Carsa menyampaikan, banyaknya efek negatif akibat adanya TPA BURANGKENG yang harus di terima oleh warga Burangkeng dan sekitarnya ini, tak sebanding dengan kompensasi yang diterima. Menurunnya kualitas lingkungan seperti air lindi langsung mengalir mencemari kali yang melewati pemukiman, tidak adanya pembatas keliling dan pagar hijau (green belt), harus menjadi perhatian khusus.

Carsa yang juga menjadi ketua PRABU-PL ini menambahkan, lahan yang telah dibebaskan hingga kini juga hanya di biarkan tertutup sampah tanpa ada penanganan seperti digali selanjutnya dilapisi geomembran. Hal itu menyebabkan lahan cepat habis tertutup sampah, tidak higienis dan rawan longsor.

Baca Juga  Antisipasi Penimbunan Bahan Pangan Jelang Ramadan, Polsek Kunduran Polres Blora Pantau Pasar Tradisional Dan Pertokoan

Kacaunya tata kelola sampah di Kabupaten Bekasi ini sebenarnya sudah kronis. Tapi seolah-olah masalah tersebut malah dijadikan sumber mencari anggaran saja oleh oknum tak bertanggungjawab. Tanpa ada solusi pro-rakyat yang akhirnya masyarakat luas yang terus dirugikan, ungkap Carsa.

Senada dengan pernyataan Carsa, ketua Kawali Jawa Barat Edvin Gunawan menyampaikan bahwa TPA BURANGKENG sangat tidak layak, jauh dari amanat UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, karena tidak adanya penampungan leachate nya juga komposting, sehingga tumpukan gunung sampah itu tidak di kelola sama sekali. Dengan begitu, Pemda kabupaten Bekasi sama saja telah mengorbankan kesehatan masyarakat Burangkeng karena pengelolaan dan pengawasan yg sangat buruk.

Penulis: Redaksi Editor: Admin