Tata Kelola Perusahaan Setelah Meninggalnya Direktur dalam Hukum Indonesia

Tata Kelola Perusahaan Setelah Meninggalnya Direktur dalam Hukum Indonesia

Meninggalnya seorang direktur perusahaan dapat berdampak signifikan terhadap manajemen dan operasional suatu perusahaan. Direktur bertanggung jawab mengawasi administrasi perusahaan dan mewakilinya di dalam dan di luar pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan kelangsungan operasional dan kepatuhan terhadap hukum dalam situasi seperti ini.

Dasar Hukum Pengurusan Perusahaan di Indonesia

Nomor UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjadi rujukan utama tata kelola perusahaan di Indonesia. UUPT menyatakan bahwa direksi mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan perusahaan, baik operasional maupun administratif. Hal ini juga memberikan pedoman untuk mengelola perusahaan dalam situasi luar biasa, seperti kematian seorang direktur. Menurut Pasal 98 UUPT, direksi mempunyai wewenang mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika dewan terdiri dari beberapa direktur, setiap anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama perusahaan. Struktur ini memastikan bahwa jika salah satu direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena keadaan seperti kematian, direktur yang tersisa dapat terus mengelola dan mewakili perusahaan, dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan tidak menentukan lain.

Baca Juga  Mau Pasang Smart Home Tapi Khawatir Over Budget? Bundling Smart Home adalah Jawabannya!

Dampak Meninggalnya Direktur Terhadap Manajemen Perusahaan

Meninggalnya seorang direktur dapat menimbulkan beberapa akibat, antara lain:

Artikel ini juga tayang di VRITIMES