Deli Serdang,- Media Patriot Indonesia
Dua Oknum Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Oknum Sekdes Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa di duga Terlibat Kampanye Terselubung Rabu(30/10/2024)
Oknum Sekertaris Desa ( Sekdes) Bambang Irawan Syahputra dan Dua Oknum Anggota BPD Ningrat dan Manulang diduga Terlibat Kampanye Gelap dengan mengumpulkan Kepala Dusun dalam Rangka Kunjungan Kerja Paslon Yusuf siregar dan Bayu sumantri Agung , di desa Bangun Sari Dusun 10 Kecamatan Tanjung Morawa Tepatnya di rumah Kepala Dusun 10 Ardo Sianturi
Hal Tersebut disampaikan sumber yg tidak mau disebutkan namanya, dikatakan nya. pertemuan itu di laksanakan dirumah Kepala Dusun 10 Bang Ardo Sianturi , dalam kegiatan kunjungan Kerja Paslon Yusuf siregar dan bayu Sumantri Agung , ” Kami di perintahkan Sekdes dan Dan Anggota BPD Sumingrat untuk Berkumpul di rumah Kadus 10 Dalam Rangka Kunjungan Kerja Yusuf Siregar Mengumpulkan Massa untuk Memenangkan Yusuf Siregar Menjadi Bupati deliserdang
Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Perangkat Desa dilarang” :
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
