Berita  

PPDB Menjadi Jalan Oknum Untuk Memanfaatkan Situasi Karena Sulitnya Masuk Sekolah

PPDB Menjadi Jalan Oknum Untuk Memanfaatkan Situasi Karena Sulitnya Masuk Sekolah

Bekasi -Media Patriot Indonesia

Sejak mulai awal bulan Juni 2024 sudah di mulai Pendaftaran Peserta Didik Baru atau di singkat PPDB melalui dengan cara Online.

Seperti yang Kemendikbud terbitkan melalui Permendikbud 14/2018 tentang PPDB (penerimaan peserta didik baru) tahun pelajaran 2018/2019. Poin krusial dalam regulasi PPDB terbaru itu adalah kriteria utama dalam penerimaan siswa adalah zonasi atau jarak antara rumah dengan sekolah yang di 2024 ini mencapai 90 persen, 5 persen Jalur Prestasi, dan sisanya Jalur perpindahan dinas orang tua.

Disinilah timbul polemik yang berkembang ditengah Masyarakat terutama yang kelulusan SLTP untuk melanjutkan ketingkat SLTA atau SMKN, contoh di Kabupaten Bekasi sendiri dimana yang menjadi primadona anak-anak yang lulus SLTP menginginkan melanjutkan ketingkat SMK Negeri, yang dimana SMK Negeri di Kabupaten Bekasi hanya ada sekitar 15 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yakni SMKN 2 Cikarang Barat, SMKN 3 Cikarang Barat, SMKN 2 Setu, SMKN 1 Babelan, SMKN 1 Cikarang Barat, SMKN 1 Tambelang, SMKN 1 Tambun Utara, SMKN 1 Cikarang Pusat, SMKN 1 Setu, SMKN 1 Pebayuran, SMKN 1 Cikarang Utara, SMKN 1 Tambun Selatan, SMKN 1 Cibarusah, SMKN 1 Cikarang Selatan, dan SMKN 1 Tarumajaya.

Baca Juga  Bea Cukai Bersama Sat Pol PP Blora Memberikan Sosialisasi Penegakan Hukum Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Cukai Rokok

Dengan luas wilayah kurang lebih 1.041,25 km2 (402,03 sq mi), dan Jumlah Penduduk menurut data BPS Kabupaten Bekasi kurang lebih 3.172.833 di tahun 2023, dipastikan tak dapat menampung Siswa-Siswi SMP yang akan berlanjut ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta dapat diketahui ada beberapa Kecamatan yang tidak memiliki Sekolah Menengah Kejuruan Negeri antara lain seperti contoh Kecamatan Cibitung dan Cikarang Timur. Ini merupakan Polemik yang harus dipecahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dibawah naungan KCD 3 untuk diteruskan kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.

Penulis: Redaksi Editor: Admin