Berita  

Muhamad Fauzi: Pemilu itu Harus Demokratis dan Jurdil. Pejabat Negara TNI POLRI Wajib Netral Dalam Pemilu 2024

Muhamad Fauzi: Pemilu itu Harus Demokratis dan Jurdil. Pejabat Negara TNI POLRI Wajib Netral Dalam Pemilu 2024

Bekasi – mediapatriotindonesia.comBeredar beberapa kabar tidak baik di daerah maupun nasional terkait netralitas pejabat negara yang dikabarkan mengorganisir, mengintruksikan untuk memilih salah satu calon tertentu. Kabar tersebut kita bisa lihat rekaman, video, tiktok, media nasional dan banyak lagi isu-isu KPU telah melanggar etika.
“Dikatakan DKPP”

Muhamad Fauzi salah satu kontestan caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6 No Urut 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan “Pemilu itu harus demokratis dan jurdil” terkait beredarnya video rekaman di media sosial, tiktok, IG, Facebook dan berita telah mengabarkan bahwa adanya indikasi perangkat Negara dimainkan untuk mendukung salah satu calon capres-cawapres tertentu. “Ya”, itu saya dengar termasuk adanya intervensi kepala desa kepada masyarakat untuk memilih salah satu Paslon Presiden Wakil Presiden.

Mengingat statement Ibu Hj.Megawati Soekarnoputri 3/02/2024 GBK sangat keras sekali, saya sebagai kader partai PDI Perjuangan setuju dengan pernyataan bahwa, rakyat Indonesia dibangun dengan darah dan Perjuangan Rakyat artinya siapapun yang berkuasa baik Presiden Wakil Presiden saat ini, harus patuh terhadap konstitusi mengabdikan peranan di lini masing-masing tempatnya. Presiden Jokowi, KSP, Kementerian, TNI, Polri,Gubernur, Bupati, Camat, Kades tidak boleh mengintervensi rakyat dalam pemilu. Ya, sudah diatur lah itu, baca saja PKPU No. 12 Tahun 2019 tentang pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Pasal pasal 18,19,20,21,22, 24 disitu tertuang larangan dan berikut sanksi. Jika, seenaknya Negara memakai atau memfasilitasi salah satu calon yang diusung atau tidak netral lalu rakyat menjadi sasaran intimidasi pemilu terlebih kader-kader partai PDI Perjuangan ikut serta di teror, ditangkap contohnya Aiman Wicaksono salah satu kader kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hanya menyampaikan pendapat atas realitas saja sudah menyita alat komunikasi dan beberapa kasus di daerah lainnya. Ini, harus dihindari dan jangan sulut amarah rakyat disaat pemilu. Demokrasi harus damai,tentram, lebih baik Negara berfikir caranya rakyat tidak banyak kemiskinan, pangan tidak krisis, sumber daya alam dikelola secara mandiri dan berdaulat bukan mengintervensi partai kami yang sah di republik ini.