Para pembuat undang-undang Utah baru-baru ini mengesahkan sebuah undang-undang Bitcoin setelah melakukan perubahan signifikan pada versi aslinya. Salah satu amandemen utama melibatkan penghapusan ketentuan yang memberikan wewenang kepada bendahara negara untuk berinvestasi dalam Bitcoin. Versi awal dari undang-undang tersebut menyertakan ketentuan ini sebagai komponen utama, yang menjadikan Utah sebagai negara bagian pertama di AS yang memiliki cadangan Bitcoin sendiri. Namun, setelah amandemen, rencana ambisius ini dibatalkan, dan undang-undang tersebut sekarang mencerminkan pendekatan yang lebih hati-hati dalam mengintegrasikan aset kripto ke dalam pemerintahan negara bagian.
Versi amandemen dari undang-undang ini, yang kini diberi nama HB230 “Amandemen Blockchain dan Inovasi Digital,” tetap menawarkan ketentuan penting bagi warga negara Utah, meskipun tanpa klausul investasi yang kontroversial. Legislatif yang telah direvisi ini berfokus pada memberikan perlindungan hukum dasar bagi warga negara yang terlibat dalam aktivitas terkait Bitcoin. Perlindungan ini mencakup perlindungan bagi mereka yang menambang Bitcoin, menjalankan node, atau berpartisipasi dalam staking, memastikan bahwa individu yang terlibat dalam praktik-praktik ini memiliki tingkat keamanan dan kepastian hukum di bawah hukum negara bagian.
Meskipun undang-undang ini tidak lagi mencakup ketentuan cadangan Bitcoin yang revolusioner, undang-undang ini tetap menempatkan Utah sebagai negara bagian yang berpikiran maju dalam hal inovasi blockchain dan aset kripto. Dengan mempertahankan kerangka hukum yang memungkinkan warga negara untuk terlibat dengan Bitcoin dalam berbagai cara, Utah terus menciptakan lingkungan di mana aset digital dapat dieksplorasi sambil meminimalkan risiko. Langkah ini menyoroti minat berkelanjutan negara bagian tersebut terhadap potensi teknologi blockchain, meskipun dilakukan dengan cara yang lebih terukur dan hati-hati.
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
