Jakarta – mediapatriotindonesia.com
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) dan Komisioner The Ethics and Anti-Corruption Commission (EACC) Republic of Kenya berdiskusi mengenai peran dan tanggung jawab di masing-masing lembaga antikorupsi, di Gedung C1 KPK, Jakarta (22/8). EACC Kenya juga menyerap metode, pendekatan, dan praktik dalam pendidikan dan pencegahan korupsi yang menjadi bagian dari strategi Trisula KPK.
“KPK memiliki tugas dan kewenangan yang cukup banyak. Sehingga kami hadir untuk mengawasi agar KPK menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum,” jelas Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean dalam paparannya.
Sejatinya, menurut Tumpak, tugas Dewas sudah diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) yang meliputi 6 tugas utama. Salah satu tugas nya, yakni menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam UU tersebut.
“Ada dua laporan yang dapat diterima oleh Dewas dari berbagai masyarakat, yakni laporan yang berhubungan dengan tugas dan wewenang KPK, serta yang berhubungan tentang adanya pelanggaran kode etik,” jelas Tumpak.
Dalam menangani laporan mengenai tugas dan wewenang KPK, Dewas akan menyaring laporan dan memprosesnya dalam kurun waktu 30 hari. Setelahnya, beberapa isu akan dibahas setiap tiga bulan sekali dengan pimpinan KPK sambil memberikan rekomendasi dalam menanggulangi permasalahan tersebut.
