Berita  

KPK Ajak Media Bersinergi Kampanyekan Hajar Serangan Fajar

KPK Ajak Media Bersinergi Kampanyekan Hajar Serangan Fajar

Kurang dari lima bulan lagi, Indonesia akan memasuki tahun politik 2024. Di saat yang sama, potensi praktik money politic menjelang perhelatan besar tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi bersama, melalui sinergi dan kolaborasi berbagai elemen bangsa termasuk media massa.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alex Marwata dalam Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama KPK, di Jakarta, Senin (3/7) menyoroti masih banyaknya kepala daerah yang korupsi. Salah satu penyebabnya adalah money politic dalam pemilu, yang akhirnya memunculkan sosok pemimpin yang tidak memiliki kapasitas dan integritas.

“Sebuah pertanyaan besar, Kenapa banyak kepala daerah yang korupsi, ternyata biaya politik yang mahal akar masalahnya,” jelas Alex.

Baca Juga  Aparatur Sipil Negara Harus Memiliki Sense Of Crisis. Kepekaan Terhadap Isu Strategis

Lebih lanjut, Alex menyampaikan bahwa berdasarkan survei Kemendagri dan KPK, biaya alokasi calon kepala daerah/walikota/bupati adalah 20-30 miliar rupiah, dan belum dapat dipastikan menang. Sehingga, terbayang berapa banyak biaya yang harus dilipatgandakan jika ingin menang.

Tak jarang, dana sponsor/vendor daerah setempat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi biaya politik. Melalui pendanaan tersebut, calon yang didukung diharapkan dapat menang dan akan mempermudah vendor dalam lelang proyek pembangunan nantinya.

Politik uang termasuk pelanggaran dalam pilkada. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasangan calon yang melakukan politik uang bisa mendapat sanksi administratif sampai pidana. Karenanya, seluruh pihak harus mampu dengan tegas menolak adanya praktik politik uang yang sejatinya merusak iklim dan sistem demokrasi bangsa Indonesia.