Media patriot Indonesia.com
Upaya pembelaan hukum terhadap empat aktivis yang disebut sebagai korban kriminalisasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) memasuki babak baru. Penasehat hukum dan keluarga para aktivis menggelar diskusi tertutup di sebuah kafe di Kota Padangsidimpuan, Kamis (20/11/2025), membahas dugaan rekayasa hingga strategi praperadilan.
Penasehat Hukum (PH) Hadi Alamsyah Harahap, SH dari Law Office Rha Hasibuan mengurai sejumlah kejanggalan yang ia nilai dapat memperkuat dugaan kriminalisasi. Menurutnya, rangkaian peristiwa sebelum OTT menunjukkan indikasi jebakan, termasuk tawaran uang Rp14 juta melalui pesan WhatsApp dari ajudan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, Izzat Hasibuan, kepada Didi Santoso. Didi menolak tawaran itu dan memutus komunikasi sebelum peristiwa penangkapan terjadi.
“Masih banyak kejanggalan lainnya. Nanti saja kita buka-bukaan di persidangan,” ujar Hadi, menegaskan komitmennya mengungkap fakta hukum.
Sebagai langkah hukum formal, tim PH telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan nomor register 17/Pid.Pra/2025/PN.Psp pada 10 November 2025. Permohonan tersebut diajukan oleh empat pemohon: Ali Ramadhan Harahap, Didi Santoso, Zulpadli, dan Muhammad Anwar Batubara. Sementara pihak termohon mencakup Kapolda Sumut, Kapolres Padangsidimpuan, Kasat Reskrim, Kanit Tipiter, serta penyidik terkait. Perkara ini menyoal sah atau tidaknya tindakan penangkapan. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 24 November 2025.
