Berita  

GNPK Jatim meminta Ombudsman RI Perwakilan Jatim Turun Tangan Terkait Buruknya Pelayanan BPN 1 Surabaya.

GNPK Jatim meminta Ombudsman RI Perwakilan Jatim Turun Tangan Terkait Buruknya Pelayanan BPN 1 Surabaya.

Surabaya,Media Patriot Indonesia

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur (“DPW GNPK Jatim”) Rizky Putra Yudhapradana menyurati Ombudsman RI di Jawa Timur yang intinya meminta atensi kepada Ombudsman RI di Jawa Timur untuk mengingatkan agar pelayanan administrasi di Badan Pertanahan Nasional Surabaya 1 (“BPN -1”) dapat berjalan dengan baik.

Hal tersebut dilakukan oleh DPW GNPK Jatim, karena melihat banyaknya ketidakpuasan Masyarakat terhadap pelayanan BPN SBY 1 yang dianggap berbelit-belit dan menggunakan Standart Ganda.

“Jadi dari laporan Pengaduan yang kami terima, masih banyak pelayanan di BPN SBY 1 yang berbelit-belit, mengada-adakan aturan yang tidak ada, dan yang perlu diperhatikan menggunakan standart ganda, yaitu dalam suatu permohonan yang sama misal, ada 2 perlakuan yang berbeda” tutur Ketua DPW GNPK Jatim kepada awak Media Patriot Indonesiaa via saluran seluler,Rabu (10/7/24) pagi.

Baca Juga  Mabes Polri Tidak Pandang Bulu, Terhadap Oknum Yang Terlibat Sindikat Penjualan Ginjal Bekasi-Kamboja

BPN sebagai kembaga Administratif yang fungsinya melakukan Pencatatan, dianggap overlap dengan melakukan tindakan-tindakan yang seolah melakukan Uji Materi terhadap suatu permohonan. Salah satu kasus yang dilaporkan ke DPW GNPK Jatim adalah Kasus Hilangnya SHM di Banyu Urip dan Kasus Permohonan Pendaftaran Sertifikat di daerah Tubanan. Dalam Kasus Hilangnya SHM di Banyu Urip tersebut, Pihak BPN SBY 1 terlalu banyak menerapkan aturan tambahan yang harusnya tidak dipersyaratkan dalam Proses Pengurusan Penerbitan Sertifikat Pengganti Karena Hilang.

Penulis: Redaksi Editor: Nurhasan