Berita  

Diduga BKPSDM Kabupaten Bekasi Melanggar Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Transparansi Rotasi Mutasi Dan Promosi

Diduga BKPSDM Kabupaten Bekasi Melanggar Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Transparansi Rotasi Mutasi Dan Promosi

MediaPatriotIndonesia.com | Bekasi – Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ) diminta transfaran dan di umumkan ke publik terkait hasil Open Bidding pegawai negri sipil di Pemda Kabupaten Bekasi, pasalnya hal itu sudah diatur dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Gunawan Pemerhati Kebijakan Publik yang juga ketua Umum Sniper Indonesia mengatakan kepada awak media, Dari aspek prosedur mutasi-promosi, bahwa setiap Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Selain itu, mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Adapun persyaratan teknis pengajuan mutasi meliputi surat permohonan mutasi dari PNS, surat usul mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki dan surat persetujuan mutasi dari PPK Instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki, surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang diusulkan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang diterbitkan PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Baca Juga  Deklarasi Ibu Pengajian Majelis Ta'lim di Rawagebang Cikarang Timur Dukung H.Nurhasan SH, Caleg no 2 DPRD Kabupaten Bekasi

Usulan mutasi dari PPK Instansi yang disampaikan ke BKN untuk mendapat pertimbangan teknis juga harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap PNS yang akan dimutasi, salinan sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir; salinan sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar; dan surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Instansi asal PNS yang diajukan mutasi pungkas Mbah Goen sapaan akrabnya Gumawan