Jakarta, 8 Juli 2025 – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan blockchain sebagai teknologi strategis nasional melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi digital Indonesia dan membuka peluang besar bagi pemanfaatan blockchain di berbagai sektor.
Penandatanganan regulasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini menandai kali pertama blockchain disebut secara eksplisit dalam kerangka hukum nasional. Dalam Pasal 186, teknologi blockchain disejajarkan dengan kecerdasan buatan (AI), sistem identitas digital, dan sertifikat elektronik—menandakan peran sentralnya dalam pembangunan ekonomi digital ke depan.
Pengakuan Formal yang Ditunggu-Tunggu
Selama ini, pengembangan blockchain di Indonesia berjalan di tengah ketidakpastian hukum. Dengan hadirnya PP 28/2025, pelaku industri kini memiliki fondasi hukum yang lebih kokoh untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi berbasis blockchain di berbagai sektor—dari rantai pasok hingga layanan publik.
CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyambut baik regulasi ini dan menilai bahwa ini adalah bentuk dukungan nyata dari pemerintah terhadap inovasi teknologi asli dalam negeri.
“Ini bukan hanya validasi terhadap potensi blockchain, tapi juga sinyal kuat bahwa pemerintah melihat teknologi ini sebagai bagian penting dari masa depan digital Indonesia,” ujar Calvin.
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
