Jakarta-mediapatriotindonesia.com
Hari kedua dalam pertemuan ASEAN Parties Againts Corruption (ASEAN-PAC) yang di Mandarin Oriental Hotel Jakarta. Indonesia membagikan serangkaian praktik baik pemberantasan korupsi yang tergambar dalam 15 aksi pencegahan korupsi. Aksi-aksi tersebut berfokus pada Perizinan Tata Niaga Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Rabu, (31/5/2023).
Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Niken Ariati menjelaskan ke-15 aksi ini dilaksanakan oleh 62 Kementerian/Lembaga, 68 kota di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Adanya aksi ini akan memperjelas arah kebijakan mengenai aksi pencegahan korupsi pada sektor-sektor tertentu.
“Karakter dan pendekatan yang dilakukan selalu berkolaborasi bersama kementerian/lembaga, memberikan program yang berdampak, dan berkelanjuta,” kata Niken dalam Capacity Building Whorkshop ASEAN-PAC bertajuk “National Framework and Initiatives to Promote Transparency and Accountability of Public Service” di Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Rabu (31/5).
Sebagai contoh, salah satu fokus aksi pencegahan korupsi yang saat ini dilakukan adalah reformasi tata kelola di pelabuhan. Stranas PK menilai terdapat beberapa persoalan di pelabuhan yakni Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), tumpang tindih regulasi, implementasi National Logistics Ecosystem (NLE), penerapan sistem layanan dan perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhan.
Dari permasalahan tersebut, tim lantas menyusun strategi untuk melakukan penguatan dan penerapan kebijakan standar layanan pelabuhan, digitalisasi layanan untuk percepatan layanan dan penguatan pengawasan, penguatan kelembagaan dengan pendekatan _right sizing_, dan perbaikan tata kelola perdagangan antar pulau.
“Implementasi eksosistem logistik nasional melahirkan delapan modul digitalisasi di 46 pelabuhan utama di Indonesia yakni 14 pelabuhan pada 2020-2022 dan 32 pelabuhan ditargetkan pada 2023-2024,” ujarnya.
Pun, pada tahun ini ruang lingkup digitalisasi dan integrasi di pelabuhan akan mencakup 260 pelabuhan, 6 bandara, 462 perusahaan pelabuhan, 1.200 pelabuhan khusus, 203 pusat logistik berikat, dan 1.404 kawasan berikat.
*Praktik Baik dari ACU Kamboja dan Rekomendasi Mitra Kerja*
Sementara itu, Deputy Director of Personnel and Training Anti-Corruption Unit (ACU) Kamboja, Phorn Sam On menjelaskan, lembaganya turut mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan bagi masyarakat. Strategi yang dilaksanakan ialah dengan melakukan percepatan reformasi tata kelola dan menjamin legitimasi kepercayaan publik melalui pembangunan institusi negara secara efisien, produktif, responsif, akuntabel dan transparan.
Juga memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, penguatan pendidikan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi berdasarkan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan rencana aksi dalam kerangka tidak berani, tidak mampu, dan tidak mau melakukan Korupsi.
“Memperkuat efisiensi kerja, memperkuat dan memperluas keterbukaan informasi publik tentang pelayanan publik. mendorong pelaksanaan mekanisme penerimaan umpan balik dan penanganan pengaduan pengguna layanan publik, dan penggunaan sistem IT untuk mendukung implementasi,” Jelas Phorn Sam On.
Sementara itu Vivien Suerte-Cortez dari Opern Government Partnership merekomendasikan para peserta ASEAN-PAC untuk membuat data pengadaan dengan menghubungkannya kepada sektor utama pemerintah, dan mendorong pemerintah memperkuat peraturan yang mendasari berbagai jenis instrumen hukum.
Workshop ini merupakan rangkaian dari kegiatan ASEAN-PAC yang diselenggarakan selama dua hari mulai dari 30 s.d 31 Mei 2023. Tahun ini Kamboja ditunjuk sebagai Keketuaan ASEAN-PAC 2023 dan menggandeng Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara. Adapun tema yang diangkat adalah _Anti-Corruption Education and Corruption Prevention Strategies on a National Scale.
@Bidang Penindakan & Kelembagaan KPK
ASEAN-PAC 2023: Indonesia Berbagi 15 Strategi Aksi Pencegahan Korupsi
